“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan untuk dimanfaatkan oknum pengerit ilegal atau penimbun yang mencari keuntungan pribadi. Jika ada dugaan penyimpangan, aparat harus bertindak tegas tanpa pandang bulu,” imbuhnya.
Deddi menilai persoalan kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga mengancam aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM, sopir angkutan hingga pekerja harian yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
“Jangan tunggu keresahan masyarakat berubah menjadi kemarahan. Persoalan ini harus diselesaikan sekarang juga dengan langkah nyata, bukan sekadar penjelasan dan alasan,” pungkas Deddi.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung memastikan pasokan BBM di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi aman. Perusahaan menyebut antrean panjang di SPBU bukan disebabkan kekurangan stok, melainkan adanya indikasi penyalahgunaan dalam proses pembelian BBM subsidi.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, mengatakan stok BBM di terminal masih mencukupi hingga sekitar tujuh hari ke depan.
“Untuk masyarakat Bangka Belitung, stok BBM di terminal kami sebenarnya aman hingga tujuh hari ke depan, jadi tidak ada masalah dalam penyaluran,” kata Satriyo.
Ia menjelaskan pihaknya menemukan adanya kendaraan yang melakukan pembelian berulang, penggunaan QR Code ganda, hingga dugaan penggunaan pelat nomor palsu untuk memperoleh BBM subsidi di beberapa SPBU.
“Pagi hari ini kami juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda untuk membantu pengamanan antrean di lapangan, supaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tidak memanfaatkan situasi karena sebenarnya kondisi tetap normal,” ujarnya.
Menurut Satriyo, Pertamina bersama pengelola SPBU terus melakukan pemetaan terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Hasilnya, ratusan QR Code kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran telah diblokir guna mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
