Pemerintah, kata dia, juga perlu menjelaskan alasan pemberian ruang produksi tambahan beserta dasar perhitungannya. Dampak kebijakan terhadap cadangan timah, lingkungan hidup, serta tata ruang juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
“Ini harus benar-benar diperlakukan sebagai kebijakan transisi dengan alasan yang jelas. Jangan sampai pengecualian satu tahun kemudian menjadi kebiasaan baru. Kalau memang ada kebutuhan produksi tambahan, pemerintah harus menjelaskan basis perhitungannya dan konsekuensi terhadap cadangan, lingkungan maupun tata ruang,” ujarnya.
BRiNST juga mempertanyakan alasan kebijakan produksi di atas RKAB diberikan secara khusus untuk wilayah Pulau Belitung.
Menurut Teddy, pelaksanaannya tetap harus berpegang pada prinsip kehati-hatian. Rencana produksi harus diselaraskan dengan daya dukung lingkungan dan kemampuan pengawasan pemerintah.
“Jangan sampai semangat mempercepat perbaikan tata kelola justru diterjemahkan sebagai percepatan produksi. Dua hal tersebut berbeda. Memperbaiki tata kelola seharusnya membuat produksi lebih tertib, bukan otomatis membuat produksi lebih besar,” katanya.
Ia menilai keberhasilan Perpres 79/2026 tidak semestinya hanya dilihat dari peningkatan produksi maupun kelancaran perdagangan komoditas timah.
Lebih jauh, aturan tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan mendasar dalam sektor pertambangan di Bangka Belitung, termasuk legalitas, transparansi produksi, pertambangan rakyat, perlindungan lingkungan, dan pengawasan rantai pasok timah.
“Kalau setelah satu tahun persoalan-persoalan itu masih sama, maka kita harus bertanya: sebenarnya yang dipercepat itu perbaikan tata kelola atau justru produksinya?” ujar Teddy.
Mekanisme Surveyor Independen Perlu Transparan
Teddy mengakui pelibatan surveyor independen dalam proses verifikasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mengawasi produksi timah. Namun, ia menilai mekanisme tersebut belum cukup apabila tidak disertai sistem pengawasan yang terbuka dan dapat ditelusuri.
