Perkiraan tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh perkembangan harga timah dan volume ekspor komoditas tersebut.
Meski demikian, Didit menegaskan bahwa potensi penerimaan pada 2026 bukanlah persoalan utama yang tengah diperjuangkan DPRD Babel.
Fokus utama saat ini adalah memastikan hak daerah dari DBH timah tahun anggaran sebelumnya segera diselesaikan oleh pemerintah pusat.
Dengan demikian, persoalan pencairan sisa DBH timah diharapkan tidak berlarut-larut dan kepentingan pembangunan di Bangka Belitung dapat terus berjalan sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.















