Menurut Ari, Inspektorat menerima laporan khusus terkait dugaan pelanggaran pada 5 Oktober 2026. Sehari kemudian, surat tugas pemeriksaan diterbitkan dan tim pemeriksa langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelusuran.
Ari menjelaskan, hasil pemeriksaan belum dapat disampaikan secara resmi kepada publik karena prosesnya masih berlangsung. Meski demikian, tim telah menemukan sejumlah bukti awal yang berkaitan dengan laporan warga.
Laporan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan penerimaan fee. Seluruh dugaan itu masih memerlukan pendalaman melalui proses pemeriksaan untuk memastikan fakta serta menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dua minggu kalau hasil, kita belum bisa menjelaskan, tetapi ada komitmen di sana kami akan menyelesaikannya,” kata Ari.
Sebagai bentuk keseriusan menindaklanjuti aspirasi warga, komitmen penyelesaian tersebut juga dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Dokumen itu ditandatangani oleh tiga perwakilan masyarakat dan disaksikan anggota DPRD Babel.
Masyarakat kini menantikan hasil pemeriksaan Inspektorat serta keputusan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sesuai tenggat yang telah disepakati. Hasil akhir penanganan laporan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus memastikan proses pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.
