Ia menekankan, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan saat muncul keluhan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan instansi terkait perlu diperkuat agar distribusi BBM berjalan tertib serta tidak merugikan masyarakat.
Sementara itu, Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol Indra Wijatmiko menyatakan akan menindaklanjuti arahan gubernur dengan menggelar koordinasi bersama Forkopimda serta pemilik, manajer, dan staf SPBU. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penyaluran BBM sesuai aturan.
“Kita akan tindak tegas apabila ada temuan-temuan disini, saya akan meminta pihak pertamina untuk mencabut hak izin operasi. Kita juga butuh dukungan dari masyarakat untuk tidak takut untuk melapor ke kami,” tegas Indra.
Hidayat menyebut hasil pemantauan awal di Pangkalpinang menunjukkan stok BBM masih aman. Namun, pengawasan akan dilanjutkan ke sejumlah kabupaten, termasuk Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah.
“Yang terpenting, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik. Distribusi BBM harus tertib, sesuai aturan, dan tepat sasaran. Kita juga akan melakukan sidak ke Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah. Untuk saat ini kita awali pengawasan di Pangkalpinang, dan sudah berjalan lancar. Stok BBM masih aman. Saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh SPBU di Babel ini tidak ada lagi indikasi-indikasi yang merugikan negara,” tutup Hidayat.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pengawasan distribusi BBM akan terus diperkuat. Masyarakat juga diharapkan berani melaporkan dugaan penyimpangan agar penyaluran bahan bakar tetap transparan, adil, dan mengutamakan kebutuhan publik.
