NASIONAL – Isu perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD kembali mengemuka dan memicu beragam respons.
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menilai wacana tersebut tidak boleh dibahas secara terbatas, melainkan harus melibatkan aspirasi masyarakat di daerah sebagai pemilik kedaulatan.
Anggota GNB, Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian penting dari praktik demokrasi. Karena itu, setiap rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah harus terlebih dahulu mendengarkan suara rakyat sebelum diputuskan oleh pemerintah dan DPR.
Menurut Lukman, perubahan sistem Pilkada otomatis menuntut revisi undang-undang. Proses tersebut, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari prinsip demokratis sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Memang konstitusi tidak tegas melarang dipilih oleh DPRD dan juga tidak mengharuskan dipilih langsung, tetapi secara demokratis akan lebih bijak jika pemerintah dan DPR mendengar suara masyarakat di daerah terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menambahkan, makna demokratis dalam Pilkada tidak sekadar soal mekanisme, tetapi juga tentang penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.
“Demokrasi itu intinya mengembalikan rasa hormat dan kedaulatan kepada rakyat. Itu yang tidak boleh hilang,” kata Lukman dikutip dari RRI.co.id, Rabu (15/1/2026).
Mantan Menteri Agama tersebut juga menepis anggapan bahwa tingginya biaya politik hanya disebabkan oleh sistem Pilkada langsung. Menurutnya, perilaku elite politik justru menjadi faktor utama munculnya politik biaya tinggi. “Kalau para politisinya tidak menyediakan dana, sebenarnya praktik money politic juga tidak akan terjadi,” tegasnya.
Lukman menilai praktik politik uang berpotensi muncul dalam sistem apa pun, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD. Oleh sebab itu, ia mendorong pembenahan menyeluruh melalui penegakan hukum dan penguatan etika politik.
“Poin pentingnya adalah mengembalikan seluruh proses ini pada amanah konstitusi,” tambahnya.
Sementara itu, PDI Perjuangan menegaskan sikap untuk menolak Pilkada melalui DPRD. Partai berlambang banteng tersebut tetap mendorong Pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat, dengan inovasi untuk menekan biaya penyelenggaraan.
