JAKARTA – Pemerintah kembali menggulirkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras pada Maret 2026 sebagai langkah strategis menjaga kestabilan harga dan ketersediaan beras nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi lonjakan harga di berbagai daerah.
Program SPHP beras 2026 menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Setelah berjalan pada Januari dan Februari, program ini kembali dilanjutkan dengan skema distribusi dan harga yang telah ditetapkan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memastikan stok beras pemerintah dalam kondisi sangat kuat. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini mencapai 3,7 juta ton dan diproyeksikan terus bertambah dalam waktu dekat.
“Beras Bulog harus hadir untuk masyarakat Indonesia,” ucapnya di Jakarta, Rabu 4 Maret 2026.
Menurutnya, stok beras diperkirakan menembus 4 juta ton pada pertengahan Maret dan bisa mencapai 5 juta ton pada akhir bulan. Pemerintah pun menargetkan distribusi SPHP sepanjang 2026 mencapai 828 ribu ton dengan dukungan anggaran subsidi harga sebesar Rp4,97 triliun.
Prioritas Distribusi ke Daerah Non Sentra Produksi
Bapanas menginstruksikan Perum Bulog untuk memprioritaskan penyaluran beras SPHP ke daerah non sentra produksi, terutama wilayah yang tidak sedang mengalami panen raya. Langkah ini dilakukan agar harga tetap stabil tanpa mengganggu harga gabah di tingkat petani.
Distribusi ke wilayah yang tengah panen raya tetap dimungkinkan, namun dilakukan secara terbatas. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha petani.
Aturan Kemasan dan Batas Pembelian SPHP 2026
Dalam regulasi terbaru, beras SPHP disalurkan dalam kemasan 5 kilogram dan 2 kilogram. Sementara kemasan 50 kilogram disiapkan khusus untuk wilayah tertentu seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP (terdepan, terpencil, tertinggal, dan perbatasan).
