PANGKALPINANG – Masa depan pendidikan pesantren di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi salah satu perhatian dalam agenda reses Anggota DPRD Babel, Sadiri. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya mengakui keberadaan pondok pesantren, tetapi juga memastikan dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan tersebut benar-benar diwujudkan melalui kebijakan.
Menurut Sadiri, pesantren memiliki posisi penting dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan yang diberikan di lingkungan pesantren dinilai tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga membangun aspek moral, kedisiplinan, kemandirian, dan nilai-nilai keagamaan.
Hal itu disampaikan Sadiri saat menggelar Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 di Gedung DPW PPP Babel, Minggu (13/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, persoalan pendidikan keagamaan turut menjadi aspirasi masyarakat, terutama mengenai dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan dan pengembangan pesantren.
Sadiri mengatakan pendidikan pesantren mempunyai keunggulan karena pembinaan terhadap peserta didik dilakukan secara menyeluruh.
“Pendidikan di pesantren itu sangat baik karena membentuk dua karakter, yakni jasmani dan rohani. Kalau di sekolah formal mungkin lebih banyak membangun sisi jasmani, tetapi di pesantren anak-anak mendapatkan pembinaan jasmani sekaligus rohani,” ujar Sadiri.
Politisi Fraksi PPP DPRD Babel tersebut menilai pemerintah perlu memberikan perhatian yang seimbang terhadap seluruh bentuk pendidikan, termasuk pendidikan berbasis pesantren. Menurutnya, pesantren tidak seharusnya dibiarkan berkembang tanpa dukungan kebijakan yang jelas dari pemerintah daerah.
“Yang penting pemerintah wajib memperhatikan pendidikan di level pesantren,” tegasnya.
Perda Kepesantrenan Dinilai Perlu Diimplementasikan
Sadiri juga menyoroti keberadaan regulasi kepesantrenan di Bangka Belitung. Ia menyebut pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki landasan hukum berupa Perda Kepesantrenan, namun regulasi tersebut dinilai belum banyak diketahui masyarakat.
