BANGKA BARAT, SOROTAN BANGKA.COM – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung menginstruksikan seluruh kepala desa dan kader pembangunan masyarakat (KPM) untuk ikut membantu penanganan stunting sehingga prevalensinya turun.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Bangka Barat, Achmad Nursyandin saat melakukan rapat koordinasi dengan kader pembangunan desa, pada Kamis (13/6/2024).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Achmad Nursyandi mengatakan pihaknya bersama TA P3MD Bangka Barat memaparkan tentang peran KPM dalam pencegahan stunting di wilayahnya masing-masing.
“Dipaparkan juga permasalahan dan kebijakan stunting serta cara penanganannya di desa. Selain itu diberikan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi eHDW (human development worker). Kemudian secara detail kita berikan informasi soal peran dan fungsi KPM,” ujarnya.
Achmad Nursyandi menilai komponen di desa memiliki peran penting dalam percepatan penanganan stunting khususnya masalah gizi kronis terhadap anak, sebab kasus ini tidak hanya menjadi tugas sektor kesehatan tetapi semua instansi perlu terlibat tidak terkecuali pemerintahan desa.
“Ini merupakan program nasional, semua komponen mulai dari pemerintah pusat hingga daerah di tingkat bawah harus bergerak melakukan upaya pencegahan dan pengendalian stunting di masing-masing wilayahnya. Dari kita KPM itu per desa 1 orang, jadi secara keseluruhan ada 60 orang yg ikut rakor ini,” ujarnya.
Diketahui, data prevalensi stunting Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan data e-PPGBM BKKBN per Februari 2024, prevalensi stunting Kabupaten Bangka Barat berada di angka 7,3 persen.
