BANGKA BARAT, SOROTANBANGKA.COM –Sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan perjalanan dinas ke Korea.
Adapun pejabat yang dikabarkan berangkat dalam kunjungan kerja ke luar negeri yakni di antaranya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pejabat dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Kabid dari Dinas Perhubungan.
Namun keberangkatan sejumlah pejabat Pemkab Bangka Barat ini menuai tanda tanya di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat.
Ketua Sementara DPRD Bangka Barat, Badri Samsu mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan informasi resmi mengenai perjalanan dinas tersebut.
“Belum ada pemberitahuan ke kami. (Kami juga tidak tahu) Kegiatan apa mereka (disana) ya?,” ungkap Badri saat dikonfirmasi. Kamis (10/10/2024).
Lebih lanjut, dia menyampaikan anggota DPRD Bangka Barat baru saja dilantik dan saat ini masih pengajuan pimpinan defitinif ke Provinsi Bangka Belitung.
Oleh karena itu, ia menyatakan kemungkinan pemberitaan perjalanan dinas para sejumlah pejabat tersebut, sudah mengkonfirmasi ke Ketua DPRD Bangka Barat periode 2019-2024.
“Kami baru dilantik dan masih mengajukan pimpinan definitif ke provinsi, jadi coba konfirmasi ke Pak Marudur yang sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD,” sarannya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Barat priode 2019-2024, Marudur Saragih menjelaskan pihaknya hanya menerima secara informal terkait perjalanan dinas tersebut.
Namun, secara formal. menurutnya, belum ada surat pemberitahuan atau konfirmasi dari eksekutif kepada DPRD Bangka Barat.
“Kami hanya menerima informasi secara informal. Kalau secara formal tidak ada surat yang disampaikan ke DPRD bahwa mereka akan mengadakan perjalanan dinas ke Korea,” jelas Marudur.
Kemudian, Marudur menilai secara aturan perjalanan dinas ke luar negeri ini tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangka Barat.
“Secara aturan sebenarnya itu tidak dianggarkan di APBD. Paling tidak secara kemitraan ada konfirmasi ke DPRD,” tuturnya.
