Bangka BaratLokal

Marudur Minta Oknum ASN yang Terlibat Kasus Perselingkuhan Disanksi Tegas

241
×

Marudur Minta Oknum ASN yang Terlibat Kasus Perselingkuhan Disanksi Tegas

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Marudur Saragih mengaku prihatin dengan serangkaian kasus pencabulan maupun pelecehan seksual yang telah terjadi di wilayahnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Marudur Saragih mengaku prihatin dengan serangkaian kasus pencabulan maupun pelecehan seksual yang telah terjadi di wilayahnya.

BANGKA BARAT, SOROTAN BANGKA.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Marudur Saragih ikut menyoroti dugaan kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh oknum ASN berinisial A dan honorer juga berinisial A, di lingkungan Pemkab Babar.

Diketahui, mereka digerebek masyarakat Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada Jumat (14/6/2024) lalu, ketika sedang berduaan di dalam mobil yang terparkir di depan rumah ASN.

Kejadian ini menjadi sorotan publik dan seakan menampar citra Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

“Perselingkuhan antara seorang ASN dan honorer ini menjadi peristiwa mengejutkan. Karakter dan tingkah laku seorang ASN dan honorer seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi pemerintah daerah,” kata Marudur, Senin (24/6/2024).

Marudur meminta agar Badan Kepegawaian Daerah dan kantor tempat dua oknum bertugas yakni, Disbudpar Bangka Barat untuk segera mengambil tindakan tegas jika dugaan perselingkuhan ini terbukti benar.

“Mereka, segera mengambil tindakan terhadap masalah ini. Jika terbukti bersalah, harus ada sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Marudur menekankan pentingnya integritas dan perilaku yang baik bagi para pegawai pemerintah daerah.

“Karakter dan tingkah laku seorang ASN dan Honorer itu sebenarnya menjadi contoh tauladan bagi pemerintah daerah,” ucapnya.

Marudur juga mengusulkan agar seluruh ASN dan honorer di semua dinas menandatangani fakta integritas yang menegaskan tanggung jawab mereka untuk tidak melanggar aturan.

“Jika tidak dilakukan tindakan komprehensif, kasus seperti ini akan terjadi lagi. Oleh karena itu, harus ada ketegasan dari pemerintah daerah agar mereka tidak mengulangi tindakan yang telah terjadi saat ini,” katanya.

 

 

 

error: