BANGKA BARAT – Kondisi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar) memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas saja, Pemkab Babar mengalami kesulitan.
Salah satu dari banyaknya persoalan di Pemkab Babar akan keuangan ialah tertunggaknya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Meski dikabarkan sudah dicicil oleh Pemkab Babar, akan tetapi, utang TPP yang diterima oleh PNS masih tertunggak beberapa bulan.
Tidak hanya TPP saja, Gaji ke-13 yang menjadi hak bagi PNS juga belum kunjung dibayarkan sampai saat ini. Hal ini membuat Anggota DPRD Babar dari Fraksi Golkar, Deddi Wijaya turut prihatin. Sebab, PNS garda terdepan menjalankan roda pemerintahan ini.
“Sebagai Anggota DPRD Babar tentu sudah tidak terhitung lagi jumlah PNS yang mengadu atau curhat sekaligus menyampaikan aspirasinya terkait TPP. Juga TPP Gaji ke-13 yang dinantikan dan diharapkan tetapi tidak kunjung dibayarkan,” ujarnya, Senin (2/6/2025).
Ia mengatakan, bagaimana pemerintah akan membuat sebuah perubahan yang lebih baik dengan kebijakan strategisnya. Apabila di lapangan para PNS yang mengabdi di lingkungan ini tidak menerima hak yang sudah jelas dan diatur dalam undang-undang.
“Bagi saya kesejahteraan PNS itu harus diprioritaskan sehingga mereka dapat melakukan gebrakan dan menjalankan program prioritas daerah. Maka dari itu saya sarankan pemkab untuk segera membayarkan hak mereka apalagi ini menjelang Idul Adha,” kata Deddi.
“Mungkin saja dari uang itu mereka pegawai-pegawai ini ada yang mau berkorban membeli kambing atau patungan membeli sapi. Tentunya menghadapi Idul Adha ini mereka butuh biaya persiapan kebutuhan rumah tangganya,” kata Deddi Wijaya.
Terakhir, DW sapaan akrabnya meminta sebelum Idul Adha pemerintah dapat segera melakukan pembayaran. Baik TPP maupun Gaji ke-13. Jangan sampai gara-gara hak mereka belum dibayar para pegawai jadi ikut-ikutan berkorban tapi korban perasaan.
