BANGKA BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membawa kabar gembira untuk para aparatur sipil negara (ASN).
Angin segar tersebut datang dari Gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para ASN di lingkungan Bangka Barat yang dipastikan akan segera dibayarkan dalam waktu dekat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Barat, Muhammad Soleh menyampaikan pembayaran gaji ke-13 akan dilakukan secepatnya, tergantung kesiapan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Insyaallah hari ini untuk gaji ke-13, tapi tergantung dari OPD masing-masing,” ungkap Soleh pada Rabu, 4 Juni 2025.
Sementara untuk TPP, dia menjelaskan pembayaran akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan satu bulan terlebih dahulu.
“Untuk TPP, InsyaAllah satu bulan dulu. Mudah-mudahan dalam waktu satu, dua hari ini ada uang masuk ke kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan saat ini Pemkab Bangka Barat masih menunggu dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kelancaran pembayaran tersebut.
Kendala utama yang dihadapi saat ini. Menurutnya, adalah keterbatasan kas daerah.
“Kita kendala di keuangan, kita masih menunggu dana transfer, dan sumbangan,” cetusnya.
Ketika ditanya mengenai isu pengalihan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembayaran mandor atau proyek fisik, Soleh enggan memberikan banyak komentar. Namun, ia memastikan bahwa hak ASN tetap menjadi prioritas.
“Tidak lah, kita sama-sama. Yang kita ketahui ini kan mau lebaran, dan insyaallah (TPP) akan di bayar satu bulan dulu,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat periode 2021–2025, Sukirman dan Bong Ming Ming, resmi berakhir pada Senin, 2 Juni 2025.
Namun, pergantian kepemimpinan ini meninggalkan kekecewaan mendalam bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Pasalnya, hingga akhir masa jabatannya, sejumlah hak ASN, khususnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belum juga dicairkan.
Hal ini membuat banyak ASN merasa seperti “anak kehilangan induk”, ditinggalkan tanpa kepastian oleh pimpinan daerah.
