“TPP belum juga cair. Padahal gaji kami sudah banyak terpotong untuk cicilan ke bank. Sebagian besar ASN punya tanggungan, dan kami sangat bergantung pada TPP itu,” ungkap salah satu ASN Bangka Barat sebut saja Dede.
Menurut Dede, informasi yang beredar di kalangan internal menyebutkan bahwa sebenarnya dana untuk membayar TPP sudah ada.
Namun, kata dia dana tersebut disebut dialihkan untuk membayar utang daerah kepada pihak ketiga, seperti ke pemborong.
“Kalau memang ada dana, kenapa tidak diprioritaskan untuk ASN dulu? Jangan seolah-olah ini karena Perbup TPP belum selesai atau masih dibahas Kemendagri. Setahu kami, perbup itu sudah selesai,” ujarnya.