BANGKA BARAT – Sebanyak lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat resmi mengemban amanah jabatan baru setelah dilantik pada Rabu, 31 Desember 2025.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat struktur birokrasi guna mendukung pembangunan daerah ke depan.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat dan dipimpin langsung oleh Bupati Bangka Barat, Markus. Kelima pejabat tersebut merupakan hasil seleksi terbuka atau lelang jabatan yang sebelumnya diselenggarakan secara kompetitif oleh pemerintah daerah.
Bupati Markus menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menunjukkan loyalitas serta dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas.
“Hari ini kita melantik lima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Bangka Barat. Harapan kami, melalui lelang terbuka ini, mereka memiliki loyalitas dan dedikasi untuk bersama-sama menyukseskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat,” ujar Markus.
Menurutnya, pemahaman yang komprehensif terhadap visi dan misi kepala daerah menjadi hal mutlak bagi setiap kepala organisasi perangkat daerah. Pejabat tidak hanya dituntut menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dan terukur.
“Mereka bisa bekerja dengan baik dan maksimal dalam membantu kepala daerah untuk menyukseskan Bangka Barat,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Markus memastikan akan dilakukan evaluasi kinerja terhadap para pejabat yang baru dilantik setelah satu tahun masa jabatan. Evaluasi serupa juga akan diterapkan kepada kepala OPD lainnya.
“Dari lima orang ini kami akan melakukan evaluasi satu tahun kinerja. Termasuk juga kepala OPD yang lainnya akan kami evaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut bertujuan memastikan seluruh pimpinan OPD mampu bekerja sejalan dengan kebijakan serta program prioritas daerah. Pemerintah daerah, kata Markus, membutuhkan kepala OPD yang mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan visi-misi kepala daerah secara nyata.
