BANGKA BARAT – Pasca pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangka Belitung, soliditas internal partai kembali ditegaskan oleh jajaran pengurus daerah. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Bangka Barat memastikan seluruh kader tetap satu barisan dan konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ketua DPC PPP Bangka Barat, Andri, menilai Muswil menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kader dalam menjaga nilai perjuangan partai. Ia menegaskan bahwa dinamika organisasi yang terjadi selama Muswil justru menunjukkan kedewasaan kader dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama.
Menurut Andri, pelaksanaan Muswil DPW PPP Bangka Belitung yang digelar di Pangkalpinang berjalan kondusif hingga tuntas. Seluruh peserta Muswil mengedepankan semangat kebersamaan sehingga setiap agenda dapat disepakati tanpa gesekan berarti.
Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap pembentukan tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan DPW PPP Bangka Belitung periode mendatang. Andri meyakini mekanisme partai akan menghasilkan susunan pengurus yang mampu membawa PPP semakin maju dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, DPC PPP Bangka Barat menegaskan kesiapan untuk terus bergerak bersama dalam satu visi dan misi. Seluruh kader diharapkan tetap fokus pada perjuangan politik yang berorientasi pada pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat.
“Kami mengajak seluruh kader PPP, khususnya di Bangka Barat, untuk saling menguatkan dan bekerja kolektif demi mewujudkan cita-cita bangsa. Ia menekankan bahwa kekuatan partai terletak pada kekompakan dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” katanya, Minggu (18/1/2026).
Sementara itu, dalam rangkaian Muswil tersebut, Ketua DPP PPP Muhammad Mardiono turut menegaskan pentingnya solidaritas dan kontribusi gagasan kader dalam pembangunan. Ia mendorong kader PPP agar aktif hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, serta memberikan pemikiran strategis demi kemaslahatan umat.
Muswil PPP Bangka Belitung juga menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi, termasuk pembahasan kepengurusan baru DPW PPP. Setiap keputusan, menurut Mardiono, harus diambil melalui mekanisme permusyawaratan demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi daerah dan kepentingan nasional.
