BALEHO marhaban ya ramahdan 2026 ( 4 x 6)
BALEHO IMLEK 2026 ( 4 X 6)
Bakuda Bangka Belitung
Bangka Barat

Koperasi Merah Putih Bangka Barat Terkendala Lahan

×

Koperasi Merah Putih Bangka Barat Terkendala Lahan

Sebarkan artikel ini
Dandim 0431/Bangka Barat, Letkol CZI Fadil. Foto: Rizki Ramadhani.
Dandim 0431/Bangka Barat, Letkol CZI Fadil. Foto: Rizki Ramadhani.

BANGKA BARAT – Program pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa dan kelurahan terus dipacu pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda. Targetnya, koperasi ini hadir di 66 desa dan kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat berbasis desa.

Meski progres di lapangan menunjukkan perkembangan positif, realisasi pembangunan Koperasi Merah Putih di Bangka Barat masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait ketersediaan lahan. Persoalan klasik ini menjadi hambatan di sejumlah wilayah, khususnya di tingkat kelurahan yang tidak memiliki aset tanah untuk pembangunan.

APPLY
Sorotan Bangka - Terdepan Menyorot Fakta.
Scroll kebawah untuk lihat konten

Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan inisiatif nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kemandirian desa dan kelurahan.

Komandan Kodim 0431/Bangka Barat, Letkol Czi Fadil, menyampaikan bahwa secara umum progres pembangunan berjalan lancar. Bahkan, dua titik pembangunan telah selesai sepenuhnya.

“Saat ini sudah ada dua lokasi yang rampung 100 persen, yakni di Desa Air Belo dan Desa Air Limau,” ujarnya saat dikonfirmasi di Gedung Serba Guna Mentok, Kamis (26/2/2026).

Selain dua desa tersebut, pembangunan KMP juga tengah dikebut di Desa Cupat dan Desa Pelangas. Keduanya ditargetkan selesai sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Untuk pembangunan koperasi desa, kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka Barat, saat ini sudah berjalan dan lancar,” beber Fadil.

Namun demikian, ia tidak menampik adanya sejumlah kendala teknis di lapangan. Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan koperasi.

“Kendala di lapangan ini ada beberapa desa tidak memiliki lahan. Terutama kelurahan,” jelasnya.

Selain itu, terdapat pula desa yang memiliki lahan potensial, namun status kepemilikannya berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Timah Tbk.

“Kami masih berkordinasi kepada pihak PT Timah apakah bisa menghibahkan atau sifatnya kita sewa pinjam pakai,” tukasnya.

error: