Gong Xi Fa Chai
Bangka Barat

Harga TBS Sawit di Bangka Barat Masih Rendah

×

Harga TBS Sawit di Bangka Barat Masih Rendah

Sebarkan artikel ini
Benhard Batubara. Foto: Rizki Ramadhani.
Benhard Batubara. Foto: Rizki Ramadhani.

BANGKA BARAT – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Bangka Barat hingga kini masih belum sejalan dengan ketetapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan petani karena selisih harga dinilai cukup signifikan dan berdampak langsung terhadap pendapatan mereka.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pun mulai mengambil langkah untuk merespons persoalan tersebut. Upaya penertiban harga dinilai penting agar tata niaga sawit lebih adil dan sesuai regulasi, sekaligus memberikan kepastian bagi petani di daerah tersebut.

APPLY
Terdepan Menyorot Fakta.
Scroll kebawah untuk lihat konten

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bangka Barat, Benhard Batubara, mengungkapkan bahwa terdapat enam perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Bangka Barat. Namun, hanya empat perusahaan yang memiliki pabrik kelapa sawit (PKS).

“Sedangkan di Bangka Barat ini untuk perusahaan yang memiliki PKS ada empat perusahaan dari 6 perusahaan Bangka Barat, yaitu GSBL, BPL, LWI dan Sawindo Kencana,” ucapnya, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, perbedaan harga pembelian TBS oleh masing-masing perusahaan menjadi persoalan utama. Harga yang ditawarkan saat ini masih berada di bawah standar yang telah ditetapkan pemerintah provinsi, yakni sebesar Rp3.800 per kilogram.

“Harga sawit menjadi dilema untuk masyarakat Bangka Barat yang masih dikendalikan oleh perusahaan. Saat ini yang memiliki PKS, GSBL harganya 3000, PBL 3020, LWI 3000, Sawindo 3250,” katanya.

Perbedaan harga tersebut dinilai tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan dalam rantai distribusi komoditas sawit di daerah. Pemerintah daerah melihat perlu adanya kesepahaman antara perusahaan dan regulator agar harga yang diterapkan lebih seragam.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berencana memanggil seluruh perusahaan pemilik PKS untuk membahas penyesuaian harga sesuai ketentuan yang berlaku. Dialog ini diharapkan menghasilkan komitmen bersama demi menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan petani.

error: