Dalam hasil pemeriksaannya, BPK masih menemukan sejumlah catatan, di antaranya kelebihan pembayaran pada beberapa paket pekerjaan serta penataan aset yang belum optimal. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran dan melakukan penelusuran terhadap aset yang belum teridentifikasi secara memadai.
Menanggapi hasil audit tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani memastikan seluruh rekomendasi BPK akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Hasil pemeriksaan ini merupakan bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Seluruh rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Hidayat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga opini WTP kembali dapat dipertahankan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Babel Edy Iskandar menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia berharap seluruh perangkat daerah tidak hanya berfokus pada mempertahankan predikat WTP, tetapi juga serius menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK agar kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat.
“Kami bersyukur Pemprov Babel kembali mempertahankan opini WTP untuk kesembilan kalinya. Namun kami juga meminta seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, khususnya terkait pengelolaan aset dan administrasi keuangan, sehingga capaian ini dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” kata Edy Iskandar.
Menurutnya, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK merupakan langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, DPRD berharap tata kelola pemerintahan di Bangka Belitung semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
