PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah dengan mengesahkan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.
Langkah tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain meminta seluruh temuan BPK segera ditindaklanjuti, DPRD juga memberikan sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Wakil Ketua II DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengatakan DPRD telah menyepakati rekomendasi tersebut sebagai bentuk pengawasan agar seluruh hasil pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini agar pemerintah daerah dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel,” kata Edi Nasapta, Kamis (2/7/2026).
Dalam rekomendasi tersebut, DPRD meminta Pemprov Bangka Belitung segera menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat disempurnakan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan maupun hal-hal yang memerlukan perbaikan.
Salah satu perhatian utama DPRD ialah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD meminta kepala daerah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah agar lebih optimal menggali potensi pendapatan daerah, sekaligus mempercepat penyelesaian piutang daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan piutang dari sektor pelayanan kesehatan. Melalui rekomendasi yang disampaikan, Dinas Kesehatan diminta meningkatkan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan BPJS Kesehatan melalui validasi data penerimaan, rekonsiliasi administrasi, serta mempercepat penyelesaian piutang yang masih tertunda.
