“Kita berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
DPRD menilai tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah provinsi diharapkan dapat menyelesaikan setiap rekomendasi secara tepat waktu dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta pembahasan pertanggungjawaban APBD.
“Ini bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia juga berharap hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat guna mendukung pelaksanaan program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif.
“Semoga seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
