Atas dasar itu, Kapolres Bangka Barat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turun langsung ke lapangan dan mengidentifikasi persoalan yang terjadi. Keterlibatan pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat, aparat desa, serta pihak terkait lainnya dinilai penting agar solusi yang dihasilkan dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpihak. Menurutnya, dialog dan musyawarah menjadi langkah yang perlu diutamakan untuk mencari titik temu serta menghindari munculnya konflik di tengah masyarakat.
“Kami mengajak seluruh pihak, mulai dari tokoh masyarakat, pemerintah daerah, aparat desa, hingga pihak-pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama mencari jalan keluar terbaik. Yang terpenting, situasi di masyarakat tetap aman, damai, dan kondusif,” ujarnya.
Meski mengedepankan pendekatan persuasif, Helen menegaskan bahwa kepolisian tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Langkah tersebut akan dipertimbangkan apabila upaya dialog dan penyelesaian bersama tidak menghasilkan jalan keluar.
“Penegakan hukum akan menjadi langkah terakhir apabila memang tidak ditemukan solusi lain. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan bersama dengan mengedepankan dialog, sehingga tidak menimbulkan konflik dan masyarakat tetap dapat hidup dengan aman dan tenteram,” ucapnya.
Melalui kolaborasi seluruh pihak, penyelesaian persoalan aktivitas tambang di DAS Kampak diharapkan dapat berjalan tanpa memperkeruh hubungan sosial masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan keamanan di wilayah Bangka Barat.
