Pelaksanaan kebijakan tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian guna memastikan keamanan selama operasional berlangsung. Dengan tambahan waktu pelayanan, antrean diharapkan dapat terurai dan masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengisi BBM.
Selain itu, pendataan sub-penyalur BBM bersubsidi menjadi perhatian pemerintah provinsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) diminta segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk menghimpun data jumlah sub-penyalur di setiap kecamatan.
“Keberadaan sub-penyalur diharapkan membantu masyarakat memperoleh BBM dengan harga yang lebih terjangkau, sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bahan pembahasan, kisaran harga yang disebutkan berada pada rentang Rp9.000 hingga Rp17.000, bergantung pada jenis BBM dan ketentuan penyalurannya,” ucapnya.
Di sisi pengawasan, pemasangan CCTV di setiap SPBU juga direncanakan untuk membantu memantau proses distribusi BBM bersubsidi. Kamera pengawas tersebut direncanakan terhubung dengan pihak kepolisian sehingga aktivitas penyaluran dapat diawasi secara lebih efektif.
Terkait penggunaan jeriken, masyarakat tetap diperbolehkan mengantre sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu hak konsumen lain. Pengaturan antrean dan pengawasan di lapangan menjadi penting agar pelayanan SPBU berjalan tertib.
