PANGKALPINANG – Bupati Bangka Barat, Markus, menyampaikan harapan besar agar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dapat kembali normal.
Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri audiensi antara Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serta para bupati dan walikota yang berlangsung di Ruang Rapat Tanjung Pendam Lantai II Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (1/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Markus menegaskan bahwa normalnya kembali alokasi TKD sangat penting untuk memastikan jalannya visi-misi kepala daerah serta program prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka Barat.
“Tadi kami menyampaikan harapan agar transfer keuangan daerah di 2026 bisa normal kembali. Kita punya visi misi kepala daerah yang harus dijalankan, begitu juga program-program prioritas tahun 2025 dan 2026,” ujar Markus.
Selain itu, Markus menyinggung soal dana bagi hasil yang bersumber dari royalti PT. Timah. Menurutnya, ada sejumlah dana yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat.
“Tahun ini kurang lebih 150 miliar rupiah, tapi baru tersalurkan sekitar 70-an miliar rupiah. Kita harap bisa tersalurkan di 2025 ini. Tadi kita pahami penjelasan Pak Dirjen (Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI) yang melihat kondisi keuangan negara,” tuturnya.
Lebih lanjut, Markus juga berharap agar regulasi yang mengatur mekanisme transfer ke daerah, termasuk PP 19 Tahun 2025, dapat memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
“Harapan kami PP 19 Tahun 2025 ini bisa memberikan kejelasan dan memperkuat kepastian alokasi anggaran untuk daerah,” kata Markus.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Kementerian Keuangan terkait pembahasan alokasi TKD Tahun Anggaran 2026. Pertemuan tersebut digelar untuk menyamakan persepsi dan memberikan penjelasan mengenai kemampuan keuangan negara serta proyeksi alokasi dana bagi daerah.
Markus berharap komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di Bangka Barat.
