<
BALEHO marhaban ya ramahdan 2026 ( 4 x 6)
BALEHO IMLEK 2026 ( 4 X 6)
Bangka Barat

Markus: TPP ASN Bangka Barat Bakal Naik 15 Persen

×

Markus: TPP ASN Bangka Barat Bakal Naik 15 Persen

Sebarkan artikel ini
Bupati Bangka Barat, Markus. Foto: Dyan P
Bupati Bangka Barat, Markus. Foto: Dyan P

BANGKA BARAT – Angin segar berhembus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Setelah sempat mengalami penyesuaian pada 2025 akibat tekanan fiskal daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) direncanakan meningkat pada tahun anggaran 2026 dengan persentase yang cukup signifikan.

Pemerintah daerah menargetkan kenaikan TPP ASN Bangka Barat sekitar 15 persen dibandingkan besaran hasil penyesuaian sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga motivasi dan kinerja ASN, sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara realistis dan berkelanjutan.

APPLY
Sorotan Bangka - Terdepan Menyorot Fakta.
Scroll kebawah untuk lihat konten

Bupati Bangka Barat, Markus menyampaikan penyesuaian TPP pada 2025 tidak terlepas dari kondisi APBD yang harus menanggung kewajiban pembayaran utang tahun sebelumnya.

“Masalah TPP memang pada 2025 kita lakukan penyesuaian karena kondisi keuangan daerah. APBD kita waktu itu digunakan untuk membayar utang 2024 yang jatuh tempo di 2025. Namun untuk 2026, dari hasil penyesuaian tersebut, ada kenaikan secara persentase dan nilainya cukup besar,” ujar Markus, Senin (2/2/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan TPP pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 15 persen. Meski demikian, Markus mengaku tidak mengingat angka nominal pastinya karena perhitungan teknis dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kalau persentasenya sekitar kurang lebih 15 persen. Untuk angka pastinya, TAPD yang menghitung,” katanya.

Markus berharap, rencana kenaikan TPP ini dapat menjadi penyemangat bagi ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peran ASN dalam mendukung pembangunan daerah.

Namun demikian, ia mengingatkan agar pengelolaan anggaran tetap memperhatikan keseimbangan belanja. Menurutnya, belanja pegawai tidak boleh melampaui belanja publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Kita harus menjaga komposisi belanja. Tidak mungkin belanja pegawai lebih besar dari belanja publik. Seharusnya belanja publik yang lebih besar, itu yang harus kita perhatikan,” tegasnya.

error: