Penulis : Joko Setyawanto, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Bangka Belitung
PANGKALPINANG – Teori Kuda Mati (Dead Horse Theory) merupakan sebuah idiom nan populer dalam dunia bisnis maupun organisasi dimana pada situaDead Horse Theory tertentu orang kehilangan keberanian unDead Horse Theorytuk meninggalkan sebuah gagasan atau proyek yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
Alih-alih turun dari punggung kuda mati dan berjalan mencari kuda baru atau metode lain, namun seluruh sumber daya justru dikerahkan hanya untuk mencari pembenaran, mencari kambing hitam serta membangun imajinasi bahwa kuda tersebut masih hidup.
Ilustrasi ini mungkin sedikit absurd, namun faktanya tidak sedikit perusahaan besar, organisasi besar, bahkan negara besar yang terjebak sebagaimana dimaksud dalam teori ini.
Hanya dengan satu kibasan Kejaksaan Agung, gurita raksasa tata kelola timah Bangka Belitung porak-poranda. Bisnis yang konon bertaburan bintang ini serta merta lumpuh, bahkan taipan-taipan papan atasnya pun dipaksa tertunduk lesu di meja hijau. Walaupun ada juga yang masih bisa tersenyum bahagia usai.menerima vonis yang relatif menyenangkan.
Semua terkejut, semua terkesima, semua terdiam sekian lama. Nominal fantastis yang disebut sebagai kerugian negara begitu spektakuler. 271 Trilyun Rupiah memberikan gambaran akan digdayanya kekuasaan persekutuan jahat dalam menindas lingkungan hidup.
Kejahatan berjamaah jelas pernah (dan masih) terjadi, kerugian jelas sangat besar, dampak ekonomi sosial sangat terasa, konflik kepentingan jelas tercipta, para pelaku kejahatan sudah ditindak (sebagian). Lalu apakah penegakan hukum serta merta akan menjamin perbaikan tara kelola pertimahan yang lebih baik? atau justru hanya melahirkan pangeran-pangeran mahkota calon penguasa bijih timah yang baru?
Sangat tidak menarik dan cenderung lucu, jika kemudian persoalan angka atau nominal baru dipertanyakan setelah sekian lama skandal ini terkuak.
Mudah untuk menyepakati bahwa ada kerancuan tentang asal usul angka 271 Trilyun mengingat metodenya tidak pernah dibuka secara gamblang. Tidak heran jika kemudian DPRD Bangka Belitung sontak membentuk Pansus Hitung Ulang Kerusakan Lingkungan Korupsi Timah 271 Trilyun.
