BANGKA BARAT — Anggota Komite III DPD RI, Zuhri M. Syazali, melakukan reses pertemuan dengan sejumlah stakeholder di Ruang OR I, Setda Pemkab Bangka Barat, pada kamis (9/1/2024).
Pertemuan itu membahas program makan bergizi gratis (MBG) prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang belum berjalan di Bangka Barat.
Menurut Zuhri, program nasional ini sangat penting mendapat dukungan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangka Barat.
“Apa persoalannya dan apa saran dan masukan agar dapat teratasi. Sehingga program ini dapat berjalan sesuai diharapkan, itu ingin kami dapatkan dari pertemuan ini,” kata Mantan Bupati Bangka Barat, Zuhri M. Syazali, Kamis (9/1/2025).
Zuhri juga mengatakan tugasnya di DPD RI, banyak mendengar, menyerap, masukan dan aspirasi di daerah. Sehingga dapat memaksimalkan untuk ditindak lanjuti.
“Nanti pada saat rapat kerja dengan badan gizi dan stakeholder terkait, aspirasi ini kita sampaikan. Bahas masalah yang terjadi di lapangan. Selaku anggota DPD konsen kami untuk kepentingan daerah, karena mewakili daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, sebagai anggota DPD perwakilan Bangka Belitung, saat ini kepentingan daerah menjadi hal utama.
“Murni kepentingan daerah. Karena itu yang membersamai kita. Persepsi kita dengan program MBG ini harus fokus dan punya komitmen bersama. Ini program pusat, program besar untuk masyarakat kita di daerah dan akan berdampak signifikan ke daerah,” katanya.
Anggaran untuk makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bangka Barat bersumber dari APBN. Dengan biaya per porsi hanya Rp10.000.
Jumlah Rp10.000 per porsi itu dianggap tak cukup. Untuk dapat menyajikan menu makanan yang bergizi di Kabupaten Bangka Barat, sehingga perlu penambahan anggaran.
Sekda Bangka Barat, M Soleh mengatakan pemerintah daerah masih memelukan kebijakan serta tambahan anggaran untuk melaksanakan program makan bergizi gratis.
“Kita pada November lalu sudah melaksanakan uji coba MBG ini telah sampaikan masalah kegiatan itu bagaimana pembiayaan dan menyampaikan masukan ke pusat, kebijakan, masalah langkah-langkah dan inovasi lainnya,” kata M Soleh.
