“KPI Pusat tidak masuk di Timsel juga masalah. Kami baru dapat surat dari KPI Pusat setelah FPT selesai dilaksanakan. Kalau tau dari awal ada surat ini, tentu dari awal kami gugat. Kami pun mengindikasikan atau menduga bahwa seleksi ini hanya formalitas semata, sementara siapa calon jadi sudah disetting. Runutan dari awal sampai akhir FPT, jelas terang benderang menjawab dugaan itu,” tukasnya.
Terakhir, Miranti dan rekan mendesak Gubernur Babel, Hidayat Arsani tidak mengesahkan hasil pleno panelis terkait 7 orang terpilih.
“Kami mohon pak Gubernur tidak menandatangani SK dari Panelis, tidak juga melantik 7 orang terpilih itu. Dan kami mendesak dilakukan seleksi ulang dari awal tahapan yang dilaksanakan secara transparan, dan disiarkan live di media massa atau media sosial. Itu lebih fair, kalaupun kami gagal kami terima seandainya peserta terpilih memang benar-benar kompeten dan hebat. Yang Saya tidak terima, saya yang ranking satu di Timsel kalah dengan yang ranking 20-an kebawah. Bahkan saat FPT saya tau persis jawabannya seperti apa. Kalau pun mau adu gagasan ayo, sesama peserta kita berdebat adu visi misi, program dan lain-lain. Terakhir saya sarankan kepada bapak ibu Komisi 1 dan Ketua DPRD Babel untuk mengakui kesalahan mereka ke publik, tobatlah bapak ibu, jangan sampai menzolimi orang lain,” katanya.
