BANGKA – Polemik harga timah kembali mencuat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendesak PT Timah Tbk untuk menyesuaikan harga beli timah dari masyarakat dengan tren kenaikan harga timah dunia.
Desakan tersebut disampaikan usai audiensi antara DPRD, manajemen PT Timah, dan perwakilan masyarakat terkait Nilai Imbal Usaha Jasa Pertambangan (NIUJP) di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah.
Didit menegaskan, tuntutan masyarakat merujuk pada kesepakatan sebelumnya antara Direktur Utama PT Timah dan perwakilan warga pada 8 November 2025.
“Tuntutan mereka ini mengingatkan kembali kesepakatan Dirut, dengan perwakilan masyarakat tanggal 8 November 2025. Pasca aksi itu disepakati bahwa jika harga timah dunia naik, maka harga timah di tingkat masyarakat yang menjadi mitra juga ikut naik,” ujarnya.
Sebelumnya, PT Timah disebut telah menyepakati pembelian timah dengan harga Rp300 ribu per kilogram untuk kadar Sn 70 persen. Namun, DPRD menerima laporan bahwa di lapangan masih ditemukan harga beli jauh di bawah angka tersebut.
“Fakta di lapangan, harganya tidak naik dan ini yang dituntut oleh masyarakat. Saya juga minta teman-teman PT Timah, untuk menghargai masyarakat. Artinya masyarakat sudah memberi timah kepada mereka, tolong hargai juga dengan harga yang baik,” ucapnya.
Isu harga timah ini juga berkaitan dengan rencana kebijakan dari Kementerian ESDM yang tengah menyusun formulasi Harga Pokok Minimum (HPM) sebagai acuan standar harga pembelian timah dari masyarakat.
Didit berharap PT Timah dapat mengambil langkah cepat tanpa harus menunggu kebijakan HPM rampung, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan timah.
“Kalau kita menunggu harga HPM dari pusat, saya khawatir masih lama dan ini sudah mau Lebaran. Intinya kedatangan mereka hanya meminta harga timah dinaikkan dan meminta Dirut berkomitmen, terhadap apa yang sudah disampaikan kepada perwakilan tanggal 8 November,” jelasnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap upaya penertiban tata niaga timah, namun harus dilakukan secara adil dan sesuai aturan hukum.
