Dari sisi demokrasi, pembungkaman suara kritis berdampak langsung pada kualitas pengambilan kebijakan. Kritik publik sejatinya berfungsi sebagai alarm dini atas potensi penyimpangan kekuasaan.
Ketika kritik ditekan, risiko kesalahan kebijakan justru meningkat karena minimnya koreksi dari masyarakat. Transparency International Indonesia (TII) menilai kebebasan berekspresi berkorelasi kuat dengan tingkat akuntabilitas pemerintahan.
Sementara itu, aspek literasi hukum publik juga menjadi faktor penting. Banyak warga belum memahami perbedaan antara kritik, opini, dan tindak pidana. Kondisi ini membuat pelaporan hukum sering digunakan sebagai alat balas dendam atau pembungkaman, bukan pencarian keadilan.
Pernyataan Mahfud MD dinilai memberikan edukasi penting bahwa tidak semua pernyataan yang menyinggung perasaan dapat diproses secara pidana.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali, sebelumnya menyatakan bahwa negara demokratis justru diukur dari kemampuannya mengelola kritik secara terbuka, bukan memadamkannya. Menurutnya, respons represif terhadap kritik hanya akan memperlebar jarak antara negara dan warga.
Bagi publik, isu pembungkaman suara kritis bukan sekadar polemik elite. Dampaknya menyentuh ruang kebebasan sehari-hari: dari diskusi kampus, karya seni, hingga percakapan di media sosial. Ketika kritik dipersempit, ruang partisipasi warga ikut menyempit.
Pernyataan Mahfud MD dalam konteks kasus Pandji menjadi pengingat bahwa hukum pidana memiliki batas tegas. Penegakan hukum yang adil menuntut kehati-hatian, pemahaman konteks, dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Tanpa itu, demokrasi berisiko berjalan pincang, dan kritik—yang seharusnya menjadi vitamin demokrasi—justru dianggap racun.
Dikutip dari:
Kompas.com
Judul: Mahfud MD Nilai Materi Pandji di Mens Rea Tak Bisa Dipidana
Tanggal: 9 Januari 2026
