Pengamat kebijakan sosial dari kalangan akademisi menilai, persoalan bansos bukan semata soal anggaran, melainkan tata kelola dan pengawasan distribusi. Tanpa validasi lapangan yang konsisten, bansos berisiko tidak efektif dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.
Dari sisi regulasi, penyaluran bansos mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta berbagai peraturan turunan yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data secara berkala. Pemerintah pusat juga mendorong konsep graduasi bansos, yakni penerima bantuan diarahkan menjadi mandiri melalui program pemberdayaan ekonomi.
Bagi masyarakat lokal, bansos 2026 masih menjadi penopang kebutuhan dasar, mulai dari pangan, pendidikan, hingga akses layanan kesehatan. Namun, publik diharapkan tidak hanya menjadi penerima, melainkan juga pengawas aktif. Pemerintah daerah membuka ruang pengaduan dan musyawarah desa sebagai sarana koreksi data, guna memastikan bansos tepat sasaran dan berkeadilan.
Dengan keberlanjutan bansos 2026, tantangan ke depan tidak hanya pada penyaluran, tetapi juga pada transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap masyarakat paling rentan, agar bantuan sosial benar-benar berdampak nyata di daerah.
Sumber : Radartasik.disway.id
