“Saya mengajak gubernur, bupati, wali kota, dan ketua DPRD kabupaten/kota untuk mengejar dana ini. Ini uang rakyat, bukan uang siapa-siapa,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, DPRD Babel juga akan melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bangka Belitung guna membahas langkah teknis percepatan penyaluran dana royalti.
APPLY
Scroll kebawah untuk lihat konten
“Kami akan minta solusi konkret. Jangan sampai daerah terus dibilang tidak punya uang, padahal hak kita masih tertahan. Kemenkeu tolong segera bayarkan, karena di APBD dana ini memang belum tersalur,” pungkas Didit.
