Untuk mengatasi hal tersebut, penyelenggara pemilu perlu terus melakukan koordinasi dan verifikasi di tingkat akar rumput. Tujuannya adalah memastikan kembali validitas data pemilih pemula yang sebelumnya tidak dapat ditindaklanjuti.
Apabila hasil verifikasi menunjukkan data tetap tidak valid, maka langkah lanjutan harus dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat. Peran Dukcapil menjadi krusial dalam menutup celah administrasi kependudukan yang berdampak langsung pada hak pilih warga.
Dalam perspektif evaluasi kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa sistem pemutakhiran berkelanjutan belum sepenuhnya tangguh menghadapi ketidaksempurnaan data awal dan dinamika kependudukan. Keberhasilan menjangkau lebih dari 80 persen pemilih pemula memang penting, namun sisa data yang tertinggal justru menjadi indikator utama tingkat inklusivitas demokrasi.
Jika persoalan ini terus berulang, risiko tidak terdaftarnya pemilih pemula akan semakin besar. Padahal, kelompok ini merupakan wajah baru demokrasi yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam proses pendidikan dan partisipasi politik.
Karena itu, data pemilih pemula perlu dibaca sebagai sinyal peringatan. Diperlukan penguatan integrasi antara basis data kependudukan dan sistem informasi pemilu, serta dorongan verifikasi partisipatif yang melibatkan sekolah dan masyarakat.
Tanpa perbaikan yang terstruktur, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berpotensi hanya menjadi rutinitas administratif. Akibatnya, sebagian pemilih pemula akan terus berada di pinggiran data, dan inklusivitas demokrasi sulit tercapai secara utuh.
