BANGKA BARAT – Pengumpulan zakat dan infaq di Kabupaten Bangka Barat saat ini mengalami penurunan signifikan. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat mencatat, pemasukan bulanan yang sebelumnya sempat tinggi kini hanya berkisar puluhan juta rupiah.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada optimalisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Padahal, potensi zakat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini disebut masih sangat besar jika dikelola secara maksimal.
Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Bangka Barat, Wasis Utama Edi, mengungkapkan saat ini pihaknya hanya mampu mengumpulkan sekitar Rp60 juta hingga Rp70 juta per bulan dari zakat dan infaq.
“Kalau perbulan 60 sampai 70 juta, kalau dulu sampai 100 bahkan lebih. Itu sudah dengan zakat, dan infaq,” ucapnya, Selasa (17/3/2026).
Menurut Wasis, penurunan tersebut tidak lepas dari kondisi tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang tidak cair. Ia menyebut, mayoritas pemasukan Baznas selama ini bergantung pada kontribusi ASN.
“Berkurangnya karena ttp tidak cair. 90 persen pemasukan kita itu dari ASN. Belum maksimal, kami terkendala legal standing,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga belum bisa mendorong optimalisasi pembayaran zakat dan infaq dari ASN karena belum adanya kebijakan resmi dari pemerintah daerah.
“Surat Edaran itu, mengimbau kepada ASN untuk menyalurkan zakat infaq kepada baznas. Tapi belum sampai sekarang. Kita nggak tau pertimbangan beliau, sampai belum di teken,” ucapnya.
Padahal, lanjut Wasis, potensi pengumpulan zakat di Bangka Barat bisa meningkat drastis jika terdapat Surat Edaran dari Bupati yang mengatur imbauan tersebut. Dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 5.000 orang, estimasi pengumpulan zakat bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
“Potensi, asn kita sampai 5000. Jadi kalau kita rata-rata kan 50 ribu per orang. 250 juta per bulan. Setahun dapet 6 Miliar. Surat kita kirim 1 bulan setelah di lantik, Surat Edaran ini setiap periode diganti,” katanya.
Baznas Bangka Barat berharap adanya dukungan regulasi dari pemerintah daerah agar potensi zakat ASN dapat dimaksimalkan.
