Ibu Siti, salah seorang pengurus kelompok tersebut, mengenang ketika usaha pengolahan ikan masih berjalan normal.
“Kalau sedang produksi kemplang ikan, untung sekitar 80 persen karena kami hanya beli garam dan penyedap rasa saja. Dalam satu hari bisa meraup keuntungan dari modal Rp700.000,” paparnya.
Namun, kondisi itu kini berubah. Kegiatan produksi bahkan terhenti dalam beberapa bulan terakhir.
“Saat ini tidak ada produksi apapun karena ikan tidak musim. Sudah lebih dari lima bulan tidak ada produksi apapun,” keluh Ibu Siti.
Di tengah tekanan ekonomi tersebut, sebagian warga mulai mendorong adanya kepastian tata kelola pertambangan. Bukan semata-mata untuk membuka ruang pertambangan, tetapi agar aktivitas yang berlangsung di wilayah mereka memiliki aturan, pengawasan, serta memberikan manfaat yang lebih jelas bagi masyarakat.
Askandi, nelayan Beriga, mengatakan ketimpangan manfaat ekonomi menjadi salah satu keresahan warga.
“Kami lihat kesejahteraan nelayan belum ada dibanding dengan penambang,” ujarnya.
Menurutnya, aktivitas pertambangan ilegal selama ini tidak memberikan kepastian bagi masyarakat dan berisiko meninggalkan persoalan lingkungan. Karena itu, warga berharap apabila wilayah tersebut memang memiliki potensi pertambangan, pengelolaannya dapat dilakukan melalui mekanisme resmi dan melibatkan pihak yang memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan.
Ia pun berharap desa mereka dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin desa kami jadi desa contoh bagi daerah lain. Bagaimana anak yatim dan lansia bisa terbantu melalui kompensasi,” tegas Askandi.
Harapan serupa menjadi bagian dari dorongan warga agar pengelolaan wilayah pertambangan dilakukan secara legal dan terukur, termasuk melalui perusahaan yang memiliki kewenangan serta kewajiban sesuai ketentuan.
Dalam konteks tersebut, PT Timah Tbk menjadi salah satu pihak yang disebut warga sebagai opsi pengelolaan resmi. Warga berharap legalitas kegiatan dapat memberikan kepastian ekonomi sekaligus memastikan aspek lingkungan tidak diabaikan.
