PANGKALPINANG – Ribuan nelayan Bangka Belitung menggelar aksi di kantor Gubernur kep. Bangka Belitung, Senin (21/7/2025). Massa membawa tiga poin tuntutan sebagai bentuk kekecewaan atas pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah, dalam konflik ruang antara nelayan dan PT. Timah.
Eksekutif Direktur Walhi kep. Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz, aksi yang melibatkan nelayan pesisir dan pulau-pulau di Babel ini, membawa tiga tuntutan besar kepada pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung.
Adapun 3 tuntutan massa aksi tersebut yakni :
1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Koalisi Sipil Untuk Keadilan
Pesisir meminta Kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera
merevisi Perda RZWP3-K/Perda RTRW Terintegrasi dan menetapkan zero tambang laut
pada perairan :
a. Lubuk besar meliputi perairan Batu Beriga, Perairan Tanjung Berikat,
serta perairan Pulau Kelasa dan sekitarnya
b. Bangka selatan meliputi laut Toboali, perairan Pongok, Lepar pongok
dan sekitarnya
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyurati Kementerian Energi
Sumberdaya dan Mineral (ESDM) untuk melaksanakan Moratorium Izin
Pertambangan Timah di Pesisir-Laut Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi stop
perpanjangan izin, evaluasi izin existing, dan pemberhentian rencana izin baru.
3. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penegakan hukum dan
restorasi kerusakan pesisir akibat penambangan laut di Kepulauan Bangka Belitung.
