JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah pada bulan Oktober 2025. Bantuan ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Skema dan Jumlah Penerima
Program BLT Oktober 2025 diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Setiap keluarga menerima Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
- Total dana bantuan mencapai Rp900.000 per KPM yang dicairkan sekaligus mulai 20 Oktober 2025.
- Pemerintah menargetkan penyaluran kepada lebih dari 35 juta keluarga di seluruh Indonesia.
Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia, dengan mekanisme pencairan yang disesuaikan di masing-masing daerah.
Tujuan dan Latar Belakang
Bantuan ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial nasional. Pemerintah menilai, kondisi ekonomi global yang belum stabil dan kenaikan harga bahan pokok perlu diimbangi dengan intervensi fiskal untuk menjaga kesejahteraan masyarakat kecil.
Presiden Prabowo menegaskan, bantuan sosial bukan sekadar program jangka pendek, tetapi bagian dari visi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat.
“Negara hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum dan keamanan, tetapi juga untuk memastikan rakyat kecil tetap mampu hidup layak dan sejahtera,” ujar Presiden.
Cara Mengecek Status Penerima
Masyarakat dapat memeriksa apakah mereka termasuk penerima BLT melalui situs resmi pemerintah.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
- Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
- Masukkan nama sesuai KTP
- Ketik kode verifikasi yang muncul, lalu klik Cari Data
Jika terdaftar, sistem akan menampilkan status “Ya” sebagai penerima bantuan.
Pengawasan dan Akuntabilitas
Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data dan pengawasan ketat untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran. Pemerintah juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang belum terdaftar meski memenuhi syarat penerimaan.
