BANGKA BELITUNG – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku sejak 18 April 2026 menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kenaikan signifikan pada sejumlah jenis BBM ini dinilai berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama bagi pengguna bahan bakar non-subsidi.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengingatkan masyarakat untuk mulai menyesuaikan pola konsumsi, khususnya dalam penggunaan energi. Ia menekankan pentingnya langkah efisiensi agar dampak kenaikan harga tidak terlalu memberatkan.
“Kembali ke pemikiran awal kalau yang nggak perlu-perlu amat, artinya melakukan efisiensi dalam keadaan seperti ini. Melakukan penghematan, agar bisa hemat,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan anggaran subsidi energi. Ia menyebut, meski harga BBM nonsubsidi naik, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi agar tidak berubah.
“Ini upaya Pemerintah Pusat untuk mengimbangi daripada subsidi, sehingga menaikkan income tapu subsidi tetap dijalankan,” ucapnya.
“Ya ini memang di satu sisi ya menguntungkan, untuk masyarakat yang memakai subsidi. Tapi ya tetap merugikan juga, merugikan ataupun menambah beban bagi yang non-subsidi,” tambahnya.
Berdasarkan data terbaru, kenaikan harga terjadi cukup signifikan pada beberapa jenis BBM. Pertamax Turbo misalnya, naik Rp6.500 atau sekitar 48,7 persen menjadi Rp19.850 per liter dari sebelumnya Rp13.350 per liter.
Sementara itu, Dexlite mengalami kenaikan lebih tinggi, yakni sebesar Rp9.650 atau 66,6 persen menjadi Rp24.150 per liter dari harga sebelumnya Rp14.500 per liter. Pertamina Dex juga ikut naik menjadi Rp24.450 per liter dari Rp14.800 per liter, atau meningkat Rp9.650 setara 65,2 persen.
Edi Nasapta juga menyinggung harapan terhadap komitmen pemerintah pusat agar harga BBM subsidi tetap stabil di tengah dinamika ekonomi saat ini.
“Subsidi emang kalau menurut yang aku dengar dari Purbaya, Pak Menteri Keuangan tidak akan naik selama APBD 2026. Kita juga berharap, karena kalau ini memang kebijakan Pemerintah Pusat,” bebernya.
