PANGKALPINANG – Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali memicu keresahan di kalangan petani. Dalam beberapa pekan terakhir, harga sawit yang diterima petani dilaporkan terus mengalami tekanan sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain meminta perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) mematuhi harga pembelian TBS yang telah disepakati, DPRD juga mendorong adanya pemeriksaan terhadap dugaan praktik kecurangan timbangan yang disebut-sebut merugikan petani sawit di sejumlah wilayah.
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menilai anjloknya harga sawit yang terjadi secara tiba-tiba perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait.
“Harga sawit yang turun mendadak ini harus dicermati secara serius. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan sepihak, sementara petani menjadi pihak yang paling dirugikan,” kata Eddy.
Menurutnya, alasan yang beredar mengenai kemungkinan kebijakan ekspor minyak sawit mentah (CPO) melalui satu pintu belum dapat dijadikan dasar kuat sebagai penyebab turunnya harga TBS di tingkat petani.
“Kita perlu melihat persoalan ini secara objektif. Jika memang ada faktor lain yang menyebabkan harga turun drastis, maka harus diungkap secara transparan agar masyarakat, khususnya petani sawit, tidak dirugikan,” ujarnya.
Selain persoalan harga, DPRD juga menerima berbagai laporan dari petani terkait dugaan ketidaksesuaian hasil timbangan di sejumlah pabrik kelapa sawit. Praktik tersebut dinilai dapat memperbesar kerugian petani yang saat ini sudah menghadapi penurunan harga jual hasil panen.
Eddy menegaskan perlunya pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan mekanisme pembelian TBS berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan petani.
“Kita minta instansi terkait turun langsung ke lapangan. Cek proses pembelian, cek timbangan, dan pastikan tidak ada permainan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
