DPRD Bangka Belitung juga mendorong pemerintah daerah membentuk tim gabungan yang melibatkan dinas teknis, asosiasi petani, serta unsur pengawasan lainnya guna menelusuri penyebab penurunan harga sawit dan menindaklanjuti berbagai keluhan petani.
Langkah tersebut dinilai penting agar tercipta transparansi dalam tata niaga sawit serta memberikan kepastian bagi petani dalam menjual hasil panennya.
Di sisi lain, para petani berharap adanya tindakan konkret dari pemerintah dan pemangku kepentingan agar harga TBS sawit kembali stabil sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka juga meminta pengawasan diperketat terhadap pabrik kelapa sawit yang tidak menjalankan kesepakatan harga maupun diduga melakukan praktik yang merugikan petani.
Dengan semakin besarnya kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian daerah, penyelesaian persoalan harga TBS dan transparansi dalam proses pembelian menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan usaha perkebunan sekaligus melindungi kesejahteraan petani sawit Bangka Belitung.
