PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pengawasan lebih ketat terhadap penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna memastikan petani mendapatkan harga yang adil dan transparan.
Langkah ini dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) hingga Polda Babel, dalam sistem pengawasan tata niaga sawit di daerah.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah bersama legislatif untuk memperbaiki rantai distribusi sawit yang selama ini kerap dikeluhkan petani mandiri.
Selain menjaga stabilitas harga, pengawasan terpadu juga diharapkan mampu mencegah praktik-praktik yang merugikan petani maupun perusahaan.
Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat penetapan indeks “K” TBS sawit yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026) lalu. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, perwakilan Kejati Babel, Polda Babel, hingga pengurus Apkasindo.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan bahwa penetapan harga sawit tidak cukup hanya dituangkan dalam angka, melainkan harus dibarengi pengawasan nyata di lapangan.
“Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” ujar Didit.
Menurut Didit, keterlibatan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan dalam rantai distribusi sawit. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Polda, dan Kejati akan membuat pengawasan berjalan lebih efektif.
Didit juga menekankan pentingnya sikap objektif dalam menyikapi persoalan harga sawit. Ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan perusahaan, namun di sisi lain tetap memberikan perlindungan kepada petani.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Babel melalui DPKP Babel mengaku tengah menyiapkan formulasi pengawasan yang lebih komprehensif. Kepala Bidang Perkebunan DPKP Babel, Kurniawan, menyebutkan pihaknya akan segera menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan DPRD maupun aparat penegak hukum.
