BANGKA BARAT – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya memastikan sebanyak 1.027 tenaga honorer yang tidak diakomodir tetap bekerja seperti biasanya.
Hal ini disebutkan Deddi Wijaya setelah mendatangi gedung Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi pada Senin (16/12/2024) pagi kemarin.
Turut hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu. Sekda Muhammad Soleh, Sekretaris Komisi I DPRD Abang Fadhila. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Antoni Pasaribu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Henky Wibawa dan Sekretaris DPRD Yudi Hermanto.
“Alhamdulillah aspirasi honorer yang disampaikan ke Komisi I beberapa waktu lalu langsung ditindaklanjuti. Kita bersama beberapa OPD kemudian meneruskan dan memperjuangkan aspirasi ini ke Kemenpan RB,” ujar Deddi Wijaya, Selasa (17/12/2024).
“Kita juga telah datang ke Kementerian Pendidikan, Kemendagri Ditjen Satpol PP dan Linmas serta beberapa Kementerian lainnya di bulan Oktober dan awal November lalu. Alhamdulillah telah membuahkan hasil pada bulan Desember ini,” tambahnya.
Adapun pegawai yang tetap bekerja yakni Tenaga Teknis Pendidikan, Satpol PP dan honorer lain yang minimnya ketersediaan formasi saat tes PPPK. Bahkan belum berkesempatan lulus maka telah diberikan solusi dan tetap terakomodir.
“Iya mereka tetap diakomodir sebagai PPPK dengan sistem paruh waktu dan tetap mendapatkan NIP. Mereka masih tetap bisa melanjutkan pengabdiannya di Babar sembari melihat kemampuan keuangan daerah untuk mengangkat mereka jadi PPPK full time,” katanya.
“Dan apabila nantinya kemampuan keuangan daerah dirasa telah mampu, berpeluang untuk diangkat menjadi PPPK full time. Tentunya berdasarkan mekanisme yang saat ini sedang digodok melalui PP dan akan terbit bulan ini juga,” tambah dia.
DW yang menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Bangka Barat ini menerangkan seperti yang diketahui sebelumnya tahun 2024 di Babar masih tersisa 1.127 orang. Yang terdata berdasarkan usulan Pemkab Babar ke BKN untuk pengangkatan honorer menjadi PPPK.
