BANGKA BARAT, SOROTANBANGKA.COM –Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Sugito telah menunjuk Hendriwan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bangka Barat (Babar).
Hendriwan akan melaksanakan tugas sebagai Pjs Bupati Babar selama 60 hari ke depan. Sebagaimana Keputusan Mendagri No 100.2.1.3-3800 Tahun 2004 tentang Penunjukan Pjs Bupati di Babel.
Hendriwan akan menjabat Pjs Bupati Babar hingga Bupati dan Wabup Babar Sukirman dan Bong Ming Ming, selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pasalnya, pasangan petahana ini akan melaksanakan kampanye pada Pilkada serentak Tahun 2024.
Lantas siapa sosok Hendriwan yang saat ini ditugaskan oleh Mendagri Tito Karnavian menjabat Pjs Bupati Babar. Dilansir dari WikipediA, Hendriwan adalah seorang birokrat lulusan APDN Lampung. Yang saat ini menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Atau Eselon II.a, yaitu sebagai Direktur Pendapatan Daerah di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung pada 18 April 1969 dan kini berusia 55 tahun.
Hendriwan menyelesaikan pendidikan kelas atasnya di SMAN 2 Tanjung Karang. Melanjutkan studi Diploma 3 (D3) di APDN Lampung. Menyelesaikan studi di STIA-LAN dan tamat S3 di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia punya karir cemerlang di dunia birokrat.
Khususnya di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sebelum menjabat Direktur Pendapatan Daerah sejak 2019 lalu, dia pernah menjadi Kepala Seksi Wilayah IIA Perencanaan Anggaran Daerah (2004-2006).
Lalu Kepala Seksi Wilayah IIB Evaluasi Kinerja (2006-2008). Kepala Seksi IIB Perencanaan Anggaran Daerah (2008-2010). Kepala Subdit Dana Alokasi Khusus (DAK) (2010-2014).
Kepala Subdit Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Daerah (2014-2015).
Kepala Subdit Badan Layanan Umum Daerah (2015-2016). Kepala Subdit Fasilitas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (2016-2018). Kepala Subdit Pendapatan Daerah Wilayah I (2018-2019). Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI (2019-sekarang).
