BANGKA BARAT – Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat (Babar) dari Fraksi Golkar, Deddi Wijaya berharap pemerintah pusat akan menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari royalti timah secara proporsional ke Provinsi Bangka Belitung (Babel).
Pasalnya, tarif royalti untuk komoditas Mineral dan Batu Bara (Minerba) termasuk logam timah resmi naik pada tahun 2025 ini. Aturan tersebut telah diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk tarif baru royalti timah dari maksimal 3, menjadi 3-10 persen.
“Dengan semakin besarnya Royalti PT Timah jelas perolehan hasilnya yang akan dibagi dalam bentuk DBH ke Babel itu akan kian meningkat. Jadi saya harap ke depannya pusat bisa menyalurkan DBH secara proporsional,” ujar Deddi Wijaya, Senin (21/4/2025).
Selain proporsional, pria yang menjabat Wakil Ketua Komisi I DPRD Babar itu juga berharap penyaluran DBH dilakukan secara adil. Mengingat Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah TBK terbesar di Provinsi Bangka Belitung ada di Negeri Sejiran Setason.
“Pabrik Peleburan Timah pun juga adanya di Mentok. Sudah sewajibnya Babar mendapatkan DBH hasil pertambangan yang lebih besar dari pada kabupaten lainnya. Apalagi saat ini kita tau kondisi keuangan Babar sedang tidak baik-baik saja,” jelasnya.
Dengan peningkatan pendapatan bagi hasil ini, DW, sapaan akrabnya menilai akan menjadi solusi dan sektor utama dalam memperbaiki kondisi daerah. Selaku Ketua DPD II Partai Golkar Babar, Deddi juga mengapresiasi peran Bambang Patijaya atas kebijakan ini.
“Tentu saya sangat mengapresiasi pula hasil perjuangan Ketua Komisi XII Bapak Bambang Patijaya dan Anggota dewan lainnya yang sudah ikut berjuang meningkatkan royalti hasil pertambangan ini. Sudah lama daerah kita menunggu kebijakan ini,” ujarnya.
“Sungguh luar biasa Bapak Bambang Patijaya benar-benar perduli dengan Babel. Tidak salah kalau masyarakat Babel memberikan kembali amanah kepada beliau di Senayan. Apresiasi terbesar juga saya berikan untuk Bapak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia,” tambah dia.
Lebih lanjut, peningkatan tarif royalti ini tak lepas dari kolaborasi Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR RI. Padahal, semua tahu bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berasal dari Indonesia Timur. Namun kepeduliannya terlihat jelas secara proporsional dan adil.
