BANGKA BELITUNG – Pemangkasan Dana Desa tahun 2026 membawa konsekuensi besar bagi tata kelola pemerintahan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hampir seluruh desa kini harus beradaptasi dengan anggaran yang jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, yakni hanya berkisar Rp300 juta hingga Rp400 juta per desa per tahun.
Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran karena berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Jika pada 2025 total Dana Desa di Bangka Belitung masih berada di angka sekitar Rp300 miliar, maka pada 2026 anggaran tersebut menyusut drastis menjadi sekitar Rp123 miliar.
Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hardadi, menjelaskan bahwa penurunan Dana Desa tahun ini mencapai sekitar 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau dibandingkan dengan 2025, memang terjadi penurunan sekitar 67 persen. Sekarang desa hanya menerima Dana Desa di kisaran Rp300 juta sampai Rp400 juta,” ujar Hardadi, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Keuangan yang mengalihkan prioritas Dana Desa untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini menjadi fokus utama pemerintah pusat dalam penguatan ekonomi desa.
“Dana memang diprioritaskan untuk pembangunan gerai KDMP. Harapannya, meski anggaran dipotong, program yang menjadi prioritas tetap bisa berjalan. Saat ini sudah ada sekitar 50 KDMP yang tersebar di seluruh kabupaten di Bangka Belitung,” jelasnya.
Namun demikian, kebijakan pemotongan Dana Desa tidak hanya berdampak pada program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Penghasilan tetap dan honorarium perangkat desa juga ikut terdampak akibat keterbatasan anggaran.
“Dana Desa itu salah satunya digunakan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, hingga tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi ketika anggaran berkurang, dampaknya cukup besar,” tambah Hardadi.
