Ia menegaskan, keluarga pada kelompok ekonomi desil satu hingga empat menjadi prioritas utama perlindungan pemerintah dalam akses layanan kesehatan. Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi pasien yang tertunda penanganannya karena persoalan administrasi.
Pada akhir pernyataannya, Mensos mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah, memahami serta menjalankan mekanisme yang telah disepakati. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan layanan kesehatan diberikan tepat waktu dan hak pasien tetap terjaga.
