Dalam arahannya, Markus juga menyoroti sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian bersama. Di antaranya adalah kesiapan matang sesuai regulasi, netralitas dan profesionalitas penyelenggara, serta langkah antisipasi terhadap potensi konflik sejak dini.
“Seluruh tahapan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai ada celah administratif yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Panitia Pilkades, BPD, serta seluruh pihak yang terlibat harus menjaga integritas dan tidak berpihak kepada calon manapun,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan, termasuk konflik antar pendukung, isu SARA, hingga penyebaran informasi yang tidak benar. Koordinasi dengan aparat keamanan dinilai krusial untuk menjaga kondusivitas wilayah.
“Harus mampu memetakan potensi kerawanan sejak dini, baik itu konflik antar pendukung, isu SARA, maupun penyebaran informasi yang tidak benar. Koordinasi dengan aparat keamanan sangat diperlukan untuk menjaga kondusivitas wilayah,” tambahnya.
Selain itu, komunikasi publik yang efektif dan masif kepada masyarakat juga menjadi kunci sukses Pilkades. Warga perlu memahami seluruh tahapan, hak, dan kewajiban dalam proses demokrasi tersebut.
“Pengawasan harus dilakukan secara aktif untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi,” kata Markus.
