BANGKA BARAT – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026.
Wakil Bupati Bangka Barat, Yus Derahman, mengatakan kewaspadaan tetap diperlukan meskipun Pilkades telah berulang kali digelar. Hal itu disampaikannya setelah rapat koordinasi yang melibatkan BPD, dinas dan puskesmas, kepala desa beserta jajaran, Ketua DPRD, hingga Inspektorat Daerah.
“Memang persoalan Pilkades ini sudah sering kita hadapi, tetapi kita tetap harus waspada dan melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk kejadian luar biasa yang mungkin terjadi,” ujar Yus, Sabtu (19/9/2026).
Selain memperkuat koordinasi, Pemkab Bangka Barat juga mewacanakan pembentukan posko atau tim penegakan hukum (Gakkum) untuk menampung pengaduan masyarakat terkait dugaan politik uang (money politics) dan bentuk kecurangan lainnya.
“Jangan sampai masyarakat bingung ketika ada pelanggaran, seperti politik uang atau kecurangan lainnya. Karena itu, ada wacana untuk membentuk posko atau tim semacam Gakkum yang bisa menampung pengaduan masyarakat,” ungkapnya.
Terdapat lima desa di Kabupaten Bangka Barat yang melaksanakan Pilkades, yakni Belo Laut, Air Belo, Desa Air Nyatoh, Desa Mancung, dan Desa Kelabat.
