Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memikirkan skema pembiayaan yang mudah dijangkau masyarakat. Sebab, apabila izin hanya diterbitkan tanpa dukungan permodalan, penambang berpotensi kembali bergantung kepada pemodal informal maupun tengkulak.
Persoalan ketiga adalah kepastian cadangan timah di wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Sejumlah blok IPR diketahui berada di kawasan bekas pertambangan perusahaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai jumlah cadangan tersisa yang masih dapat diusahakan masyarakat.
Tanpa data eksplorasi dan perhitungan cadangan yang terukur, penambang berisiko mengeluarkan modal dan biaya operasional untuk menggarap lahan yang belum tentu memberikan hasil memadai.
Persoalan keempat adalah perlindungan hukum.
Meskipun IPR dirancang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil, pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka regulasi pertambangan yang memiliki banyak persyaratan teknis dan administratif.
Korporasi besar saja masih menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Apalagi masyarakat kecil yang belum tentu memahami seluruh ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan tersedianya pendampingan hukum bagi pemegang IPR agar mereka tidak terjerat persoalan hukum akibat ketidaktahuan terhadap batas wilayah maupun standar teknis pertambangan.
Penambang Rakyat Masih Berjuang di Tengah Biaya Operasional
Empat persoalan tersebut bukan sekadar kekhawatiran di atas kertas. Kondisi kehidupan penambang di lapangan memperlihatkan betapa beratnya masyarakat mempertahankan penghasilan dari sektor timah.
Bagi sebagian warga Bangka Belitung, menambang bukan hanya pekerjaan tambahan, melainkan sumber penghidupan keluarga. Di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan, aktivitas tersebut menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Gunawan, penambang asal Desa Payung, Kabupaten Bangka Selatan, mengaku hasil menambang selama ini belum mampu memberikan kepastian ekonomi. Penghasilan yang diperoleh kerap habis untuk menutup biaya operasional.















