“Sekarang kami masih menunggu kapan IPR itu terbit, agar penambang tidak takut lagi bekerja. Sejauh ini tambang timah masih menopang ekonomi masyarakat di desa kami,” ujar Roni.
Kawasan WPR tersebut diketahui merupakan bekas konsesi PT Kobatin. Selain timah, wilayah itu juga memiliki potensi pasir kuarsa dan mineral ikutan lainnya.
Masyarakat berharap masih terdapat cadangan timah yang dapat dimanfaatkan melalui kegiatan pertambangan rakyat dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
” Pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan para penambang karena kami tidak memiliki kapasitas mengatur regulasi. Saat ini sudah ada 5 hingga 10 pengaju perorangan dan 2 koperasi unsur masyarakat, termasuk 1 Koperasi Merah Putih yang telah bekerja sama dengan PT Timah,” terang Roni.
Ia menilai ada dua hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah setelah IPR diterbitkan, yakni perlindungan hukum bagi penambang dan mekanisme reklamasi yang tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Lokasi dan lingkungan sudah pasti berubah akibat tambang. Namun jika ada jalur ekonomis untuk penghijauan kembali, mengapa tidak ditempuh demi masyarakat desa?” ucapnya.
Roni mengusulkan agar dana jaminan reklamasi yang dipotong dari hasil penjualan timah dikelola secara transparan dan diarahkan untuk penanaman komoditas produktif, seperti kelapa sawit.
Menurutnya, lahan berpasir bekas tambang di Desa Perlang masih memungkinkan ditanami sawit dengan metode yang tepat. Terlebih, desa tersebut telah memiliki pabrik pengolahan CPO.
Ia juga membandingkan kondisi penambang timah di Bangka Belitung dengan pengelolaan sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan yang dapat menjalin kemitraan resmi dengan Pertamina.
“Bangka Belitung punya timah, masyarakatnya punya alat tradisional dan tenaga, tetapi selama ini justru kucing-kucingan dengan petugas. Padahal dengan harga timah di atas Rp300 ribu per kilogram, dapat 2 kilogram saja sudah cukup menghidupi keluarga beberapa hari,” tegas Roni.















